Wednesday 19 October 2011

Tak Punya Uang, RI Andalkan Asing Garap Energi Alternatif


Nusa Dua - Ratusan triliun anggaran energi habis untuk subsidi BBM. Akhirnya pemerintah minim dana untuk mengembangkan energi alternatif dan harus bergantung pada dana asing.

Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Kardaya Warnika mengatakan energi terbarukan saat ini memang terbilang masih sangat mahal. Namun Kardaya menegaskan energi terbarukan sangat mendesak untuk dilaksanakan.

"Anggaran negara memang terbatas. Kita masih menghabiskan banyak anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah untuk mensubsidi BBM yang notabenenya dari bahan bakar fosil dan tidak terbarukan. Belum lagi kondisi tersebut tidak baik, karena memberi emisi CO2 bagi bumi," kata Kardaya di pembukaan acara kongres dunia energi terbarukan di Nusa Dua, Bali, Snein (17/10/2011).

Karena itu, pemerintah terus merayu investor asing agar berminat menanamkan modalnya untuk pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.

"Energi Terbarukan yang bersih dan masih dikembangkan di Indonesia masih dianggap sebagai energi alternatif. Hanya 4,4% konsumsinya secara nasional. Ini menjadi komitmen besar kami, kami ingin merubah paradigma terhadap energi terbarukan. Sangat banyak yang bisa dilakukan terhadap energi terbarukan, namun bukan kami saja aktornya. Kami berharap stakeholder ikut masuk memberi input," ungkap Kardaya.

Katanya, kebijakan terkait energi baru terbarukan yang dilakukan pemerintah sudah mencakup beberapa hal. Salah satunya adalah dalam permasalahan harga di mana Kardaya menyampaikan sisi harga menjadi kunci untuk merangsang masuknya investasi ke Indonesia.

"Kebijakan harga merupakan peran kunci untuk menciptakan pasar energi dan melibatkan investor. Sekarang kita sudah ada relugasi tentang PLN untuk membeli listrik small medium scale energy sampai 10 MW yang lebih dihasilkan dari pembangkit listrik swasta atau industri," tuturnya.

Sebelumnya penetapan harga listrik dari energi terbarukan terbilang sangat murah. Ini membuat investor tidak dapat merasakan keuntungan. Karena itu pemerintah menaikkan harga jual listrik dari energi terbarukan seperti hidro, biomassa, biogas, dan listrik sampah hingga 50%.

Sehingga investor merasa harga listrik yang akan dibeli PLN tersebut masuk dalam taraf keekonomian.

"Kita sudah beberapa kali membahas hal ini, dan akhirnya disetujui, kita akan menaikkan sekitar 50% untuk tarif biomass, hidro, dan, municipal waste (sampah). Ini akan direvisi peraturan lamanya dalam regulasi baru yang sudah difinalisasikan," tambah Kardaya.

Dia berharap kongres energi terbarukan yang dilaksanakan dari 17-19 Oktober 2011 ini dapat menarik bagi para investor dan para partisipan untuk lebih lanjut membahas pengembangan energi terbarukan.

"Energi terbarukan bagi kita ini sangat penting. Kita tidak bisa lagi menunda untuk pengembangan ini. Karena ini sesuatu untuk masa depan yang harus dilakukan. Kemarin kita masih kurang menggalakkannya," tuturnya.
Senin, 17/10/2011 12:04 WIB

Aslinya di sini

No comments:

Post a Comment